SISTEM SOSIAL-BUDAYA DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

SISTEM SOSIAL-BUDAYA DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

A. Ruang Lingkup Dan Tujuan Kajian  

Ruang lingkup kajian tentang sistem sosial-budaya dalam perspektif teoritis adalah menyangkut tentang: (a) fenomena   sosial-budaya dalam perspektif teori sistem; (b) sistem sosial-budaya dalam perspektif teori fungsional struktural; (c)  sistem sosial-budaya dalam perspektif teori konflik; (d) sistem sosial-budaya dalam perspektif teori interaksionis simbolik; (e) sistem sosial budaya dalam perspektif teori integrasi; dan (f) kesimpulan.

Sedangkan tujuan pembahasan tentang sistem sosial-budaya dalam perspektif teoritis adalah: (a) diharapkan para mahasiswa, khususnya program studi ilmu-ilmu sosial dapat memahami beberapa alternatif wacana dan pandangan teori sistem, teori fungsional struktural, teori konflik dan teori integrasi dalam memahami tentang fenomena sosial-budaya di masyarakat; (b) diharapkan para mahasiswa atau peminat studi ilmu-ilmu sosial, dapat memahami konsep-konsep penting dari teori-teori yang berparadigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma integrasi, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai theoritical orientation  dalam melakukan analisis fenomena sosial dalam proses social research; dan (c) setelah memahami konsep-konsep dasar tenang teori-teori tersebut, diharapkan para mahasiswa dan para peminat studi ilmu-ilmu sosial dapat  melakukan kajian lebih lanjut pada referensi-referensi ilmiah yang dianjurkan.

B.  Fenomena Sosial-budaya Dalam Perspektif Teori Sistem

Pada bab I telah diuraikan tentang aktivitas sosial dan kebudayaan sebagai suatu sistem. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa, ‘dalam memahami aktivitas kehidupan sosial dan kebudayaan seyogyanya menggunakan pendekatan integratif atau memandang bahwa aktivitas sosial-budaya merupakan suatu sistem, karena antar unsur sosial dan unsur kebudayaan hakikatnya adalah saling mempengaruhi’, karena: (a) antar unsure-unsur sosial-budaya tersebut bersifat adaptif; (b) dalam praktik-praktik sosial sehari-hari masing-masing unsur sosial-budaya saling berhubungan timbal balik; (c) perubahan pada satu unsur sosial atau unsur budaya akan mempengaruhi perubahan unsur sosial atau unsur budaya yang lain; dan (d)  hakikatnya pola perilaku sosial atau budaya sehari-hari selalu menampilkan keterpaduan antar unsur.

Pembahasan tentang teori sistem dalam mencermati fenomena sosial banyak dibahas dalam studi sosiologi. Ilmuwan sosial Jerman yan berjasa dalam melahirkan  teori sistem adalah Nilas Luhmann, sedangkan ilmuwan sosial yang berjasa dalam mengembangkan atau mempopulerkan teori sistem adalah Kenneth Bailey dan Walter Buckley. Berikut ini beberapa konsep penting tentang ‘teori sistem’ yang dikemukakan oleh Luhmann dan Buckley dalam memahami fenomena sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ritzer dan Goodman (2003) sebagai berikut:

Pertama, teori  sistem dimunculkan atau diilhami dari ilmu-ilmu pasti (hard sciences) atau ilmu alam (natural sciences). Jadi, dalam memahami fenomena sosial, budaya dan psikhologis dalam teori sistem adalah sama seperti dalam memahami fenomena ilmu alam. Oleh karena itu teori sistem termasuk teori yang berorientasi pada pandangan positivism. .

Kedua, pendekatan teori sistem adalah memandang bahwa semua aspek atau unsur-unsur dalam sistem sosiokultural (sosial-budaya) adalah dari segi proses, khususnya sebagai jaringan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu teori sistem secara inheren bersifat integratif, sedangkan bentuk integratif antar unsur sosial-budaya  tersebut adalah bersifat menyatu dan umpan balik (feed back)

Ketiga, Menurut Buckley, bahwa sifat atau bentuk hubungan sistem dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) hubungan ‘sistem mekanik’, cirinya adalah: (a) bersifat langsung dan otomatis atau ‘transfer energi’; (b) lebih bersifat tertutup; dan (c) cenderung bersifat entropik; (2) hubungan ‘sistem organik’, cirinya adalah: (a) hubungan antar aspek dalam sistem tersebut sudah lebih menekankan aspek pertukaran informasi  daripada aspek pertukaran energi; (b) lebih terbuka daripada sistem mekanik; dan (c) cenderung bersifat negentropik; dan (3) hubungan ‘sistem sosiokultural’, cirinya adalah: (a) hubungan antar aspek atau unsur dalam sistem tersebut adalah lebih menekankan pada pertukaran informasi; (b) sifatnya paling terbuka; (c) cenderung lebih banyak terjadi ketegangan dalam sistem, apabila dibandingkan pada sistem mekanik dan sistem organik; dan (d) bersifat purposif dan mengejar tujuan karena sistem ini menerima umpan balik (feed back) dari lingkungan yang menyebabkan mereka terus bisa berubah untuk meraih tujuan.

 Keempat, ada perbedaan teori sistem yang dikembangkan Buckley dengan teori sistem yang dikembangkan Parsons, yaitu: (a) menurut Buckley faktor ‘umpan balik’ (feed back) adalah aspek yang esensial (mendasar) dalam ‘sistem sosiokultural’ atau pendekatan sibernetik (cybernetic), sedangkan menurut Parsons faktor menjaga atau terwujudnya ‘keseimbangan’ (equilibrium) unsur-unsur dalam sistem adalah aspek yang esensial dalam memahami ‘teori sistem’; dan (b) Buckley memandang peran subjek atau individu ikut mewarnai ‘sistem sosiokultural’, karena kesadaran (jiwa) individu tidak terpisahkan dari tindakan dan interaksi, atau antara kesadaran dan tindakan serta interaksi bersifat integratif,  sedangkan menurut Parsons kesadaran (jiwa) individu tidak menentukan tindakan dan interaksi sosial, yang menentukan struktur, atau struktur yang menentukan tindakan atau interaksi sosial seseorang.

Kelima, beberapa prinsip  atau konsep dasar ‘teori sistem’ sosiokultural Buckley adalah: (a) teoritisi sistem menerima ide bahwa ‘ketegangan’ dalam sistem adalah sesuatu yang normal, selalu hadir, dan merupakan realitas yang diperlukan dalam sistem sosial; (b) penekanan pada ketegangan dan variasi aktivitas dalam sistem membuat perspektif sistem sosial menjadi dinamis; (c) proses sosial didalam sistem sosial selalu terjadi ‘proses seleksi’ secara terbuka terhadap kemampuan individu atau antar individu, sehingga proses sosial dalam sistem lebih dinamis; (d) level interpersonal merupakan dasar pengembangan dari struktur yang lebih luas. Demikian juga proses transaksional dalam interpersonal, yang berupa pertukaran, negoisasi, dan tawar menawar (bargaining) adalah proses-proses yang melahirkan truktur sosial dan kultural yang lebih stabil; dan (e) melalui transaksi dan bargaining yang dilakukan secara terus menerus akan melahirkan penyesuaian dan akomodasi yang relatif stabil.  

Keenam, teoritisi sistem dalam studi sosiologi yang mencoba mengkombinasikan antara teori fungsional struktural Parsons dengan teori sistem umum adalah Luhmann. Kritik Luhmann terhadap pandangan Parsons adalah: (a) pendekatan Parsons tidak memberikan tempat untuk ‘referensi diri’ (self reference), sedangkan menurut Luhmann ‘kemampuan masyarakat untuk merujuk pada dirinya sendiri adalah penting untuk memahaminya sebagai sebuh sistem’; dan (b) pendekatan Parsons tentang skema AGIL tidak memberi kemungkinan (contingency) adanya faktor-faktor lain yang ikut menentukan dalam suatu sistem soial, sedangkan menurut Luhmann, bahwa segala sesuatu mungkin bisa memberikan pengaruh yang berbeda.  Menurut Luhmann, suatu ‘sistem’ selalu kurang kompleks daripada ‘lingkungan’, namun sistem mengembangkan subsistem-subsistem baru dan membangun berbagai hubungan antar subsistem untuk mengatasi lingkungan secara efektif.  

Ketujuh, Luhmann mengembangkan teori sistem dengan istilah ‘sistem-sistem autopoietic’, beberapa karakteristik ‘sistem-sistem Autopoietic’ Luhmann adalah: (a) sebuah sistem autopoietic’ menghasilkan elemen-elemen dasar, misalnya sistem ekonomi modern menghasilkan elemen dasar ‘uang’; (b) sistem autopoietic’ mengorganisasikan diri (self organizing) dalam dua cara, yaitu mengorganisasi diri dengan membuat batas-batas diri dan mengorganisasikan struktur internalnya, misalnya sistem ekonomi dengan menetapkan harga barang tertentu atau peraturan tertentu; (c) sistem autopoietic’ adalah self referential, misalnya sistem ekonomi menggunakan harga sebagai cara untuk mengacu pada dirinya sendiri; dan (d) sebuah sistem autopoietic’ adalah sistem tertutup, artinya tidak ada kaitan antara sistem dengan lingkungan. Jadi, menurut Luhmann, ‘bahwa masyarakat adalah sistem autopoietic’, dimana masyarakat adalah: (a) menghasilkan elemen-elemen dasarnya, (b) membangun struktur dan batas-batasnya sendiri; (c) self reference; dan (d) tertutup’.

Elemen dasar dari masyarakat adalah ‘komunikasi’, dan komunikasi dihasilkan oleh masyarakat. Indiviu mempunyai makna atau relevansi dengan masyarakat apabila individu tersebut dapat berkomunikasi dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Menurut Luhmann, ada perbedaan antara  konsep ‘sistem psikis’ dengan ‘sistem sosial’, yaitu: ‘sistem psikis’ adalah kesadaran individu, dan elemen-elemen dari ‘sistem psikis adalah representasi konseptual, sedangkan ‘sistem sosial’ adalah ‘makna (meaning) sosial/kolektif’, dan elemen-elemen dari ‘sistem sosial’ adalah  komunikasi. Jadi, dalam sistem psikis, makna dikaitkan dengan kesadaran, sedangkan dalam sistem sosial makna dikaitkan dengan komunikasi. Baik sistem psikis maupun sistem sosial adalah berevolusi secara bersama-sama.

Menurut Luhmann, dalam sistem sosial terdapat ’differensiasi’, dan dalam masyarakat modern proses differensiasi dalam sistem semakin kompleks, yang sering disebut ’differensiasi sistem fungsional’. Differensiasi adalah ’replika keberagaman dalam sistem’. Dalam sistem yang differensial terdapat dua lingkungan yaitu: lingkungan internal (pola yang khas didalam sub sistem), dan lingkungan eksternal (pola yang khas antar sub sistem).  Ada beberapa bentuk differensial dalam sistem menurut Luhmann, yaitu: (a) differensial segmentasi, yaitu keberagaman dalam membagi bagian-bagian dari sistem berdasarkan jenis kebutuhan hidup; (b) differensiasi stratifikasi, yaitu keberagaman dalam sistem karena perbedaan status secara hirarkhis (vertikal); (c) differensiasi pusat-pinggiran, yaitu keberagaman dalam sistem yang didasarkan pada pembagian pusat (center) dan pinggiran (periphery); dan (d) differensiasi sistem fungsional, yaitu differensiasi yang paling kompleks yang banyak terjadi pada masyarakat modern, dan lebih bersifat fleksibel daripada differensiasi lainnya. Dalam differensiasi sistem fungsional, apabila terjadi perubahan pada sub-sistem akan begitu cepat mempengaruhi sub-sistem lainnya.

Kedelapan, menurut Ritzer dan Goodman (2003), ada beberapa hal yang dapat dikritisi dari teori sistem Luhmann, antara lain: (a) dia melihat bahwa keharusan perkembangan evolosioner sesungguhnya adalah regresif dan tidak mesti (unnecessary), hal ini tentu banyak bertentangan dengan realitas  sosial yang terus berkembang dan terbuka (tidak tertutup seperti pandangan Luhmann); (b) dia melihat bahwa differensiasi adalah ’kunci’ untuk mendiskripsikan perkembangan (evolusi) masyarakat dan meningkatnya kompleksitas sistem sosial dalam menghadapi lingkungannya. Dalam realitas sosial tidak hanya faktor differensiasi yang menjadi kunci dalam mendiskripsikan evolusi masyarakat, tetapi masih ada dua faktor lain yaitu: de-differensiasi (proses memudarnya atau pembubaran batas-batas antar sub sistem sosial); dan interpenetrasi (proses pembentukan institusi untuk memperkuat hubungan sistem); (c) teori sistem Luhmann cenderung melihat proses-proses dalam sistem adalah antievolusioner, karena evolusi didefinisikan sebagai peningkatan differensiasi. Tampaknya teori sistem Luhmann terbatas kemampuannya untuk mendeskripsikan relasi antar sistem. Tidak semua sistem tampak tertutup dan otonom seperti yang diasumsikan Luhmann. Meskipun teori sistem Luhman ada kelemahannya, namun konsep-konsep dasar dari teori sistem tersebut banyak sumbangannya dalam proses analisis fenomena sosial budaya di masyarakat.   

C.  Fenomena Sosial-budaya Dalam Perspektif Teori Fungsional Struktural

Nenurut Robert Nisbet, ‘bahwa teori fungsional struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad 20’. Meski hegeomoni teori fungsional struktural mendominasi dua dekade sesudah Perang Dunia II, pada era akhir abad 20 teori ini teori fungsional struktural mulai dikritik para ilmuwan sosial. Menurut Demerath dan Peterson, ‘bahwa teori fungsional struktural masih perlu dikembangkan, karena masih ada sisi kelemahannya’. Dari pandangan ini akhirnya muncul ‘teori neofungsionalisme(Ritzer dan Goodman, 2004).

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam mengkaji teori fungsional struktural untuk digunakan sebagai pisau analisis fenomena sosial-budaya, yaitu: (1) Bagaimana pandangan teori fungsional struktural Talcott Parsons dalam memahami fenomena  sosial-budaya?; (2) Bagaimana pandangan teori fungsional struktural Robert K. Merton dalam memahami fenomena sosial-budaya?; (3) Bagaimana pandangan Neofungsionalisme dalam memahami fenomena sosial-budaya?; dan (4) Bagaimana kritik terhadap teori fungsionalisme struktural menurut para ahli?. Keempat permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus kajian berikut ini.

  1. Pandangan teori fungsional struktural Talcott Parsons dalam memahami fenomena sosial-budaya 

Selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. Ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang terakhirnya. Ada tiga tahap refleksi teoritik Parsons, yaitu: (1) Tahap pertama ketika dia menyusun teori Tindakan Voluntaristik (1949); (2) Tahap kedua ketika dia meninggalkan teori tindakan voluntaristik ke Teori Sistem (1951); dan Tahap ketiga, tahap terakhir ketika dia menerangkan Teori Fungsional Struktural pada evolusi masyarakat (1966) (Herry Priyono, 2002: 78).

Berikut ini dibahas teori Parsons, tentang konsep ‘Sistem Sosial’ dan ‘Fungsionalisme Struktural’. Ada tiga hal penting dalam memahami fungsionalisme struktural Parsons, yaitu (1) Skema AGIL; (2) Konsep Sistem; dan (3) Konsep Struktur.

Konsep, Skema AGIL. Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang diperlukan dalam menganalisis semua sistem “tindakan” manusia untuk pemeliharaan pola di masyarakat, yaitu Adaptation (A), goal attainment (G), integration (I), dan  latensi (L). Setiap kehidupan kelompok agar tetap bertahan (survive), maka sistem dalam kelompok itu harus memiliki empat fungsi yang saling berhubungan timbal balik, yaitu:

  1. Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan lingkungan itu  dengan kebutuhannya. Kemudian ‘Organisme Perilaku’ adalah merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi (menyesuaikan dan mengubah lingkungan eksternal). Sedangkan bidang atau ‘Sistem Ekonomi’, adalah  merupakan subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui: tenaga kerja, produksi, dan alokasi.
  2. Goal attainment (Pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Kemudian ‘Sistem Kepribadian’, adalah melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sedangkan ‘Sistem Pemerintahan’ (sistem politik), adalah melaksanakan fungsi pencapain tujuan dengan mengejar tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor (sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan.
  3. Integration (Integrasi). Sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian dalam sistem, sistem juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L). Kemudian ‘Sistem Sosial’, adalah menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan ‘Komunitas Kemasyarakatan’ (contoh, hukum, atau seperangkat aturan), adalah akan menjalankan fungsi integrasi, mengkoordinasi beragam komponen masyarakat.
  4. Latency (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu atau pola kultural untuk bertindak. Kemudian ‘Sistem Kultural’, adalah melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu bertindak. Sedangkan ‘sistem fiduciari’ (contoh lembaga keluarga, sekolah, agama), adalah menangani fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan nilai, norma pada aktor (individu) untuk diinternalisasikan pada dirinya.

Hubungan AGIL disetiap sistem tindakan dalam kelompok seperti dalam skema berikut: Gambar 2.1 tentang hubungan timbal balik skema AGIL

 

(Johnson D, 1986; Ritzer dan Goodman, 2004)

Setiap peneliti dalam melakukan analisis fenomena sosial, apabila menggunakan teori fungsionalisme struktural Parsons, seharusnya menggunakan skema tersebut di atas, yang keempatnya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk memahami skema tersebut, beberapa pemikiran kunci dari Parsons tentang fungsionalisme struktural dapat dipahami dalam konsep-konsep sebagai berikut:

  1. Sistem kultural, merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai sistem tindakan. Kultur mengatur interaksi antaraktor, menginteraksikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial.
  2. Kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek kepribadian yang sudah terinternalisasi dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan aktor atau individu. Individu tidak merdeka dalam bertindak, karena semua tindakan individu sudah ditentukan oleh kultur (budaya)
  3. Kultur, dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui penyebaran (difusi) dan dipindahkan dari kepribadian satu ke sistem kepribadian lain melalui proses ‘pembelajaran budaya’, yaitu: proses internalisasi; proses sosialisasi; dan proses enkulturasi (Koentjaraningrat, 1989; Ritzer dan Goodman, 2004).
  4. Sistem sosial,  yaitu terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang mempunyai aspek lingkungan (fisik), aktor mempunyai motivasi untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang berhubungan dengan situasi mereka didifinisikan dan dimediasi dalam term simtem simbol yang terstruktur secara kultural.
  5. Konsep kunci ‘sistem sosial’ menurut Parsons adalah: (a) aktor; (b) interaksi; (c) lingkungan; (c) optimalisasi; (d) kepuasan; dan (e) kultur. Meski Parsons melihat sistem sosial sebagai interaksi, tetapi dia tidak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Dia menggunakan ‘statusperan’ sebagai unit dasar dari sistem sosial. Status adalah menyangkut posisi struktural individu dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang harus dilakukan individu dalam posisinya. ‘Aktor’ dalam pandangan Parsons, bukan dilihat dari sudut pikiran, ide, keyakinan dan tindakan sehari-hari (seperti dalam teori berparadigma definisi sosial, yaitu teori intraksionisme simbolik), tetapi dilihat sebagai ‘kumpulan beberapa status dan peran yang terpola oleh struktur dalam sistem sosial-budaya’. Jadi individu ter-determinasi faktor eksternal atau struktur sosial-budaya.
  6. Ada tujuh persyaratan fungsional dari ‘sistem sosial’ menurut Parsons, yaitu: (1) sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya (antar sub sistem); (2) untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain; (3) sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan; (4) sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya; (5) sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; (6) apabila dalam sistem terjadi konflik hal itu akan menimbulkan kekacauan, oleh karena itu harus dikendalikan; dan (7) untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa (Abraham, 1982; Craib, 1984; Hamilton, 1990). Disini menunjukkan analisis sistem Parsons bersifat makro, bukan mikro.
  7. Inti pemikiran Parsons ada dalam empat sistem tindakan, yaitu: (1) Sistem kultural; (2) Sistem sosial; (3) Sistem kepribadian; dan (4) Organisme perilaku, yang keempatnya terkait dengan skema AGIL, sebagaimana diuraikan di atas.
  8. Ada tujuh asumsi dasar Parsons tentang ‘fungsionalisme struktural’, yaitu: (1) Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung; (2) Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan; (3) Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur; (4) Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain; (5) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya; (6) Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem; dan (7) Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2004: 123). Ketujuh asumsi inilah yang menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat sebagai prioritas utama teori fungsionalisme struktural Parsons.
  9. Aktor dan sistem sosial. Mengenai hal ini Parsons berpandangan: (1) Antara aktor dan struktur sosial mempunyai hubungan erat; (2) Persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi; (3) Dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari “kesadaran” aktor), sehingga aktor mengabdi pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan; (4) Aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi. Sosialisasi dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif (sebagian besar kebutuhan dibentuk oleh masyarakat). Norma dan nilai yang dipelajari sejak kecil cenderung tidak berubah, dan cenderung berlaku sampai tua; (5) Perhatian Parsons lebih tertuju kepada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem. Dalam fungsionalisme struktural Parsons, adalah, bagaimana cara sistem mengontrol atau mengendalikan aktor (individu), bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem (Abraham, 1982; Craib, 1984; Hamilton, 1990).
  10. Bagaimana ‘sistem sosial’ menghadapi realitas pribadi individu yang beragam agar tidak terjadi problem?. Parsons mengemukakan pendapat, yaitu: (1) Dalam sistem sosial harus ada mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan dengan baik (hemat); (2) Sistem sosial harus mampu menghormati perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu (sistem sosial harus lentur atau flexible); (3) Sistem sosial harus menyediakan berbagai jenis peluang untuk berperan yang memungkinkan beragam kepribadian untuk aktif tanpa mengancam integrasi.
  11. Masyarakat. Menurut Parsons masyarakat  merupakan salah satu ‘sistem sosial khusus’, karena kolektif ini relatif mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Parsons membedakan antara empat struktur atau subsistem dalam masyarakat menurut fungsi (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat, yaitu: Subsistem ekonomi (dalam Adaptation); subsistem pemerintahan (dalam Goalattainment); sistem komunitas kemasyarakatan (dalam Integration); dan subsistem fiduciari (dalam Latency), lihat bagan di atas.
  12. Sistem kepribadian’. Pandangan Parsons tentang sistem kepribadian (personalitas) adalah: (1) Personalitas diartikan sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisir. Komponen dasarnya adalah “disposisi dan kebutuhan”. Disposisi kebutuhan merupakan “unit-unit motivasi tindakan yang paling penting”; (2) Ada tiga tipe dasar disposisi kebutuhan, yaitu: (a) memaksa aktor mencari cinta, persetujuan dsb, dari hubungan sosial mereka; (b) meliputi internalisasi nilai yang menyebabkan aktor mengamati berbagai standar kultural; dan (c) adanya peran yang diharapkan yang menyebabkan aktor memberikan dan menerima respon yang tepat; dan (3) Hubungan sistem kepribadian dengan sistem sosial adalah: (a) aktor harus belajar melihat dirinya sendiri menurut cara yang sesuai dengan tempat yang didudukinya dalam masyarakat; dan (b) peran yang diharapkan dilekatkan pada setiap peran yang diduduki oleh aktor individual. Dari ketiga hal tersebut menyimpulkan bahwa, dalam fungsionalisme struktural Parsons, menempatkan citra aktor dalam aktivitas sosial dalam posisi sangat pasif, dipaksa oleh dorongan hati dan didominasi oleh kultur atau gabungan dorongan hati dan kultur (disposisi-kebututuhan) (Craib, 1984; Hamilton, 1990;  Ritzer dan Goodman, 2004).
  13. Teori Evolusi. Parsons ditahun 1960-an mendapat kecaman hebat, bahwa teorinya, fungsionalisme struktural (empat sistem tindakan dan fungsi imperatifnya) tidak mampu menjelaskan fenomena perubahan sosial, menyebabkan dia di tahun 1966 mulai mengkaji tentang perubahan sosial, dan Parsons menyebutnya ‘Paradigma perubahan evolusioner’.
  14. Ada tiga komponen paradigma perubahan evolusioner, yaitu: (1) ‘Proses diferensiasi’, artinya: setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang beragam strukturnya dan fungsionalnya; (2) Proses diferensiasi menimbulkan ‘sekumpulan masalah integrasi baru’ bagi masyarakat (masing-masing subsistem mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang meningkat). Masyarakat akan berevolusi dari sistem yang bersifat ascription ke sistem yang berdasarkan achievement; dan (3) ‘Sistem nilai dasar’, artinya semakin maju masyarakat semakin beragam nilai-norma yang dianut. Oleh karena itu diperlukan sistem nilai dasar (umum/pokok) yang lebih tinggi untuk melegitimasi keragaman norma, tujuan dan fungsi dari subunit masyarakat.
  15. Parsons, menilai masyarakat akan berevolusi dalam tiga tahap, yaitu: (1) Masyarakat primitif; (2) Masyarakat lanjutan; dan (3) Masyarakat modern. Dia membedakan tiga tahap ini berdasarkan dimensi kultural (Abraham, 1982; Craib, 1984; Hamilton, 1990). Jadi, pandangan Parsons tentang perubahan sosial-budaya adalah: (1) Proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (equilibrium) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (2) Proses diferensiasi struktural akan menimbulkan perubahan baru di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial-budaya secara keseluruhan. Nilai-nilai pokok dianggap tetap tidak berubah; (3) Perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada “peningkatan kemampuan adaptasi”, menuju keseimbangan hidup; dan (4) Apabila terjadi perubahan struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting). Hal ini akan mempengaruhi perubahan unit-unit lain dalam sistem (Lauer, 1993) atau perubahan revolusi.

Parsons (1966) mengembangkan teori perubahan yang dibedakan menjadi tiga macam perubahan yaitu: (1) Perubahan ke arah sistem perbaikan (mempertahankan sistem), yakni memperbaiki pola utama ‘equilibrium’. Ini dianggap perubahan yang sesuangguhnya (Namun pola perubahan ini masih statis); (2) Perubahan dalam arti sebagai makna perbaikan unit-unit perbedaan, sub sistem kedalam pola fungsional secara khusus atau saling ketergantungan (perubahan koordinasi aktivitasnya dan fungsi-fungsinya); (3) Perubahan “adaptive apgrading”, artinya sistem sosial menjadi sangat efektif dalam generasi dan distribusi sumber dan meningkatkan survivalnya (Harper, 1989; Lauer, 1993).  

  1. Pandangan teori fungsional struktural Robert K. Merton dalam memahami fenomena sosial-budaya

 Merton adalah murid Parsons, tetapi dia juga mengecam beberapa aspek fungsionalisme struktural Parsons. Langkah Merton ini lebih membantu dalam memanfaatkan perspektif fungsional struktural dalam analisis sosial bagi para peneliti sosial. Ada beberapa perbedaan antara fungsionalisme struktural (FS) Parsons dengan Merton, yaitu: (1) FS Parsons merupakan penciptaan teori-teori besar (Grand theory)  dan luas cakupannya, sedangan FS Merton menyukai teori yang terbatas, teori tingkat menengah (Middle range  theory); (2) FS Merton lebih menyukai teori Marxian (fungsionalisme struktural lebih ke kiri secara politis), sedangkan FS Parsons tidak  (Ritzer dan Goodman, 2004).

Beberapa pokok pikiran Merton berkaitan dengan fungsionalisme strukturalnya, adalah:

  1.  Merton mengkritik tiga postulat dasar analisis struktural yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Bron, yaitu : (1)  Postulat, ‘bahwa semua keyakinan dan praktik social-budaya yang sudah baku adalah fungsional untuk kehidupan individu dan masyarakat’. Hal ini telah terjadi integrasi tingkat tinggi. Postulat ini bagi Merton hanya berlaku bagi masyarakat primitif yang kecil, tetapi tidak cocok bagi masyarakat modern dan kompleks; (2) Postulat, ‘fungsionalisme universal’, artinya, bahwa seluruh bentuk kultur, sosial dan struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Bagi Merton, tidak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan mempunyai fungsi positif, terlebih dalam masyarakat yang kompleks atau modern; (3) Postulat, tentang ‘indispensability’, artinya semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Bagi Merton, dalam hidup sosial-budaya perlu ada beragam alternatif struktur dan fungsional dalam masyarakat, terutama pada masyarakat modern yang sangat kompleks.
    1.  Sasaran studi struktural fungsional menurut Merton adalah: peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola budaya, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya. Dan perhatian analisis struktur fungsional seharusnya lebih memusatkan pada ’fungsi sosial’ daripada pada ‘motif individual’. Fungsi didefinisikan sebagai ‘konsekwensi-konsekwensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu’.
    2.  Ada beberapa konsep penting Merton, yaitu (1) Konsep ‘Disfungsi. Menurut Merton, sistem sosial, struktur, atau institusi dapat menimbulkan akibat positif dan juga negatif (disfungsi) dalam sistem sosial. Contoh, sistem perbudakan di Amerika Serikat; (2) Konsep ‘Nonfunctions’, yang didefinisikan sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan, artinya bentuk tindakan sosial lama (kuno) yang tetap ‘bertahan hidup’ dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat sekarang; (3) Konsep ‘Net balance’ (keseimbangan bersih), artinya setiap peneliti dalam melakukan analisis sosial harus mampu mengembangkan pertanyaan pada ‘tingkatan analisis fungsional’, dengan menimbang, membandingkan, menjumlah fungsi positif dan disfungsinya, misalnya: perbudakan mungkin lebih fungsional bagi unit sosial tertentu dan lebih disfungsional bagi unit sosial lainnya. Inilah yang membedakan Merton dengan tokoh fungsional struktural lainnya (umumnya teoritisi fungsional hanya menganalisis masyarakat sebagai satu kesatuan); (4) Konsep ‘fungsi nyata’ (Manifest) dan ‘fungsi tersembunyi’ (Latent). Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional versi Merton. Fungsi nyata (manifest)  adalah fungsi yang diharapkan (contoh, lembaga rumah sakit adalah berfungsi merawat dan menyembuhkan orang sakit). Fungsi tersembunyi (latent) adalah fungsi yang tidak diharapkan (contoh, rumah sakit adalah lembaga yang menghabiskan uang/ kekayaan bagi yang sakit, dan bisa menimbulkan jumlah orang sakit bertambah). Menurut Merton, fungsi latent ada yang fungsional untuk sistem sosial dan ada yang tidak fungsional.
    3. Sumbangan terpenting Merton terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap analisis sosial-budaya  pada umumnya, khususnya tentang analisisnya mengenai hubungan antara: kultur (budaya), struktur sosial dan anomie, yaitu: (1) Kultur, adalah ‘seperangkat nilai normatif’ yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau kelompok; Struktur sosial adalah ‘seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya’; dan Anomie, adalah ‘kondisi individu atau kelompok yang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif atau tujuan yang terstruktur secara sosial dalam kelompoknya’. (2) Setiap melakukan analisis fenomena sosial-budaya, perlu menghubungkan ketiga konsep tersebut (Kultur, Struktur sosial dan Anomie), artinya analisis terhadap pola aktivitas individu dalam masyarakat dianggap perilaku menyimpang atau tidak menyimpang sangat dipengaruhi oleh bagaimana analisis hubungan antar ketiga konsep tersebut; dan (3) Merton lebih tertarik dengan disfungsi yang dalam hal ini adalah anomie, lebih khusus, Merton menghubungkan terjadinya anomie karena adanya kesenjangan antara kultur (budaya) dan struktur sosial (Johnson, 1981; Craib, 1984; Hamilton, 1990).
      1.  Beberapa konsep dasar Merton tentang ‘organisasi birokrasi modern’, yaitu: (1) Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal, (2) Birokrasi meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas; (3) Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi; (4) Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan kedalam keseluruhan struktur birokratis; (5) Status dalam birokrasi tersusun kedalam susunan yang bersifat hirarkhis; (6) Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci; (7) Otoritas pada jabatan bukan pada orang; dan (9) Hubungan antar individu dibatasi secara formal (Poloma, 2000).
      2. Beberapa prinsip tentang studi perubahan sosial menurut Merton, yaitu: (1) Struktur birokrasi dapat melahirkan tipe kepribadian yang lebih mematuhi aturan normatif. Apabila perilaku dalam birokrasi tidak sesuai dengan aturan normatif, maka akan terjadi anomie (non konformis); (2) Anomi, disini bukan bersifat psikologis, melainkan lebih berkaitan dengan tidak serasinya (kesenjangan) antara kultural dengan struktural dalam kelompok. Jadi, fenomena anomi dalam  masyarakat memerlukan penjelasan secara sosiologis, bukan psikologis; (3) Analisa fungsional struktural menurut Merton, tidak hanya menggunakan tiga postulat di atas (yaitu: Postulat kesatuan fungsional masyarakat; Postulat fungsional universal dan Postulat indispensability), tetapi juga perlu dipadu dengan analisa lainnya, yaitu: Analisa konsep disfungsi (Anomi); Analisa Konsekwensi keseimbangan fungsional (net balance); dan Analisa fungsi manifes dan fungsi latent (Craib, 1984; Hamilton, 1990; Poloma, 2000).

3. Pandangan Neofungsionalisme dalam memahami fenomena sosial-budaya

Diantara neofungsionalisme, antara lain: Jeffrey Alexander dan  Paul Colomy. Neofungsionalisme  muncul di tahun 1980-an, sebagai bentuk upaya menghidupkan kembali teori fungsional struktural yang mulai redup sejak 1960-an hingga 1970-an. Neofungsionalisme didefinisikan oleh Colomy sebagai ‘rangkaian kritik diri (internal) teori fungsional yang mencoba memperluas cakupan intelektual fungsionalisme yang sedang mempertahankan inti teorinya’. Jadi, teori fungsional struktural yang lama dianggap terlampau sempit, dan tujuan Alexander dan Colomy adalah menciptakan teori sintesis  disebut  ‘Neofungsionalisme’. Ada beberapa kelemahan (problem) yang dihadapi oleh teori fungsionalisme struktural yang perlu dijawab oleh Neofungsionalisme ada lima, yaitu: (1) anti individualisme; (2) antagonistik terhadap perubahan; (3) konservatif;(4) idealisme; dan (5) bias antiempiris. Pada dasarnya Neofungsionalisme bukanlah sebuah teori yang maju atau baru.

Ada enam orientasi dasar Neofungsionalisme  Alexander dan Colomy, yaitu:

  1. Neofungsionalisme, bekerja dengan ‘model masyarakat deskriptif’. Model ini melihat masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, ‘hubungan secara simbiosis’, tidak ditentukan oleh satu kekuatan semata. Jadi, masyarakat dianggap lebih bersifat terbuka dan pluralis.
  2. Neofungsionalisme, memusatkan perhatian yang sama besarnya terhadap tindakan dan keteraturan (hal ini beda dengan fungsional struktural,  yang lebih pada keteraturan atau tradisional dan bersifat makro didalam struktur dan kultur). Sedangkan Neofungsionalisme, selain memperhatikan tingkat makro juga pola tindakan ditingkat yang lebih mikro, juga tindakan rasional dan tindakan eskpresif individu.
  3. Neofungsionalisme, tetap memperhatikan masalah integrasi, tetapi bukan dilihat sebagai fakta sempurna melainkan lebih dilihat sebagai ‘kemungkinan sosial’. Neofungsionalisme  mengakui penyimpangan dan kontrol sosial sebagai realitas dalam sistem sosial. Neofungsionalisme mengakui keseimbangan tetapi dalam konteks yang lebih luas (keseimbangan statis dan dinamik). Sedangkan dalam fungsional struktural keseimbangan bersifat statis.
  4. Neofungsionalisme,  tetap menerima  penekanan Parsonian tradisional atas kepribadian, kultur, sistem sosial dan organisme perilaku (dalam struktur tindakan), tetapi Neofungsionalisme juga menganggap interpenetrasi atas sistem sosial dapat menghasilkan ketegangan dan perubahan sosial.
  5. Neofungsionalisme,  memusatkan perhatian pada perubahan sosial dalam proses diferensiasi didalam sistem sosial, kultural dan kepribadian. Perubahan tidak hanya menghasilkan konsensus dan equilibrium, tetapi juga menimbulkan ketegangan individu dan kelompok. Hal ini berbeda dengan pandangan fungsional struktural yang memandang perubahan hanya menghasilkan kondisi equilibrium (keseimbangan dalam sistem)
  6. Neofungsionalisme, secara tidak langsung menyatakan komitmennya terhadap kebebasan dalam menyusun dan mengonseptualisasikan teori berdasarkan analisis social-budaya  pada tingkat makro dan mikro. Sedangkan fungsional struktural hanya pada tingkat makro.
  7.   Riset fungsional struktural, dipandu oleh skema konseptual tunggal dan mengikat  area-area riset khusus dalam satu paket yang ketat, sedangkan karya empiris Neofungsionalisme  diorganisasikan secara longgar, yaitu diorganisasikan di seputar logika umum dan memiliki sejumlah ‘cabang’ dan ‘variasi’ yang agak otonom pada tingkat dan domain empiris yang beragam.

Neofungsionalisme, bagi Alexander dan Colomy, bukan hanya sekedar ‘elaborasi’ atau ‘revisi’ terhadap fungsional struktural, tetapi lebih sebagai  ‘rekonstruksi  dramatis’ terhadap fungsional struktural, karena mempunyai perbedaan yang mendasar. Jadi, Alexander dan Colomy nampak ‘memadukan’ fungsionalisme struktural dengan ide-ide teori pertukaran, interaksionisme simbolik, pragmatisme, fenomenologi. (Hamilton, 1990; Ritzer dan Goodman, 2004).

4. Kritik terhadap teori fungsionalisme struktural menurut para ahli.  

Teori fungsional struktural memiliki pengaruh yang paling besar dan paling lama ( dari tahun 1930-an s.d 1960-an) dalam studi ilmu sosial, apabila dibandingkan dengan teori lainnya (Campbell, T. 1981; Hamilton, 1990), meskipun demikian teori fungsionalisme struktural mendapat kritikan  dari teoritikus lainnya. Kritikan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, kritik substantif. Kritik utama menurut Turner, Maryanski dan Cohen, adalah: (1) fungsionalisme struktural  kurang memperhatikan realitas sejarah (bersifat ahistoris), lebih memusatkan pada masyarakat kontemporer dan penjelasan tentang masyarakat bersifat abstrak, atau ketidakmampuan fungsionalisme struktural untuk menjelaskan masa lalu; (2) fungsionalisme struktural dianggap tidak mampu menjelaskan proses perubahan sosial  secara efektif pada masa kini, fungsionalisme struktural lebih menyukai menjelaskan struktur sosial-budaya statis daripada proses perubahan itu sendiri yang dinamis bersifat dinamis; (3) fungsionalisme struktural  tidak mampu menjelaskan fenomena konflik secara efektif, hal ini karena: (a) fungsionalisme struktural terlalu menekankan aspek keharmonisan antar unsur; (b) fungsionalisme struktural  cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang bersifat merusak dan terjadi di luar kerangka khidupan masyarakat, oleh karena itu fungsionalisme struktural  mengandung bias konservatif; (4) fungsionalisme struktural cenderung memusatkan perhatian pada masalah kultural, norma, dan nilai. Individu dipandang sebagai sosok yang dipaksa (dipengaruhi)  oleh kekuatan kultural dan sosial (faktor eksternal); (5) fungsionalisme struktural dalam praktiknya banyak digunakan untuk mendukung status quo dan elite dominan (Turner, J.H., 1982).

Kedua, kritik logika dan metodologi, menurut Mills, Abrahamson dan Cohen, adalah: (1) Fungsional truktural, pada dasarnya kabur, tidak jelas dan bermakna ganda (yaitu lebih memilih sistem sosial abstrak daripada masyarakat nyata); (2) Fungsional truktural, termasuk teori yang lebih bersifat umum (abstrak) dan ahistoris, padahal dalam melakukan analisis fenomena sosial-budaya akan lebih baik memakai teori ‘middle range’ spesifik yang lebih historis (Merton); (3) Pada dasarnya belum ada metode yang memadai untuk mengkaji persoalan sosial-budaya dengan menggunakan teori fungsional truktural; (4)  Analisis fenomena sosial budaya dengan teori fungsional truktural hanya cocok bagi kondisi sistem sosial-budaya yang relatif sama, sedangkan untuk masyarakat yang kompleks, beragam  atau modern sangat sulit; (5) Logika fungsional truktural bersifat ‘tautologi’. Argumentasi Tautologi, adalah argumen yang konklusinya semata-mata menegaskan apa-apa yang terkandung di dalam premis. Jadi, dinyatakan bahwa sistem sosial ditentukan oleh hubungan antar bagian dalam sistem dan bagian dalam sistem ditentukan oleh tempatnya dalam sistem sosial yang lebih luas; (6) Fungsional truktural,  dianggap terlalu teleologis (seolah-olah benar secara logika, tetapi tidak selalu benar secara empiris); (7) Menurut Dahrendorf, fungsional truktural  terlalu utopis terhadap realitas sosial budaya dan konsep equilibrium yang bersifat statis dalam pandangan fungsional struktural adalah kurang tepat apabila dikaitkan dengan realitas kehidupan modern. Jadi, teori fungsional truktural kurang cocok untuk analisis masyarakat modern.

Reaksi para pengikut fungsionalis struktural terhadap kritik di atas adalah: (1) Aliran fungsional truktural, tidak seluruhnya bersifat statis equilibrium (fungsional truktural  Parsons), tetapi juga ada yang lebih dinamis, yaitu fungsional truktural versi  Merton; (2) Aliran fungsional truktural  juga mengakui adanya struktural konflik dan konflik internal didalam struktur, namun perubahan yang terjadi itu hanya bersifat evolusi (bukan revolusi) (contoh, Aliran neo evolusi perspektif Merton); (3) Neo evolusi perspektif Merton, melihat bahwa equilibrium dari statis mengarah ke equilibrium dinamis (melihat masyarakat relatif kompleks, sehingga terbuka untuk berubah).

 

D.  Fenomena  Sosial-budaya Dalam Perspektif Teori Konflik

 Perspektif Konflik (conflict perspectives). Diantara tokoh teori konflik adalah Karl Marx dan R. Dahrendorf. Diantara sebagian dari munculnya Teori konflik adalah disebabkan sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural, tetapi menurut Dahrendorf, munculnya teori konflik bukan bermaksud untuk mengganti teori fungsionalisme struktural. Teori konflik bersumber dari teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari George Simmel. Tahun 1950-an dan 1960-an teori konflik memberikan alternatif lain selain fungsional struktural  dalam melakukan anlisis sosial-budaya, tetapi akhir-akhir ini teori konflik kedudukannya digantikan oleh teori-teori Neo-Marxian (Kinloch, G. C., 2005).

Pembahasan teori konflik berikut ini hanya menyinggung tenang: Teori konflik versi Karl Marx; Teori konflik versi R. Dahrendorf;  Kritik terhadap teori konflik Marx dan Dahrendorf; Teori Konflik Neo Marxian; Teori konflik integratif; dan Perbedaan pandangan teori fungsional struktural dengan teori konflik dalam memahami fenomena sosial..

  1. 1.   Teori Konflik Versi Karl Marx.

Pokok-pokok pandangan Karl Marx, tentang teori konflik dan pandangan tentang masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Marx melihat masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang akan ‘menyudahi konflik melalui konflik’. Dan ciri utama hubungan-hubungan sosial di masyarakat adalah pejuangan kelas (Cambell, 1994).
  2. Tindakan-tindakan, sikap-sikap dan kepercayaan individu tergantung pada hubungan-hubungan sosialnya, dan hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktur ekonomis dari masyarakatnya (Jadi, faktor ekonomi sebagai kunci dasar setiap aktifitas sosial budaya di masyarakat).
  3. Eksistensi manusia sejati adalah eksistensi dimana kemampuan-kemampuan produksi manusia diperkembangkan secara seimbang dan memuaskan (Cambell, 1994).
  4. Kepentingan fisik (bendawi), keprimaan dan kepentingan kebutuhan bendawi adalah mendahului atau memotivasi munculnya kebutuhan jiwa atau kebutuhan-kebutuhan akal manusia.
  5. Kelebihdahuluan keberadaan masyarakat manusia daripada keberadaan individu (segi bendawi masyarakat akan mendasari munculnya keberadaan pikiran individu) (Mutahhari, 1985).
  6. Dalam masyarakat kapitalis, dominasi kelas penguasa (the ruling class) sangat besar, kelas proletar (buruh) terkungkung oleh kaum kapitalis, sehingga proletar teralienasi (terasing), untuk memecahkan alienasi Marx menawarkan konsep dialektika (Tesis= kesadaran kelas Antitesis = melawan thd dominas Sintesis = muncul dominasi baru. Dari dialektika tersebut Marx meramalkan akan tercipta masyarakat tanpa kelas (Sosialisme komunis). Jadi, masyarakat berevolusi dari feodalisme ke kapitalisme  terakhir sosialisme komunis.
  7. Konsep kunci Marx tentang materialisme dialektika adalah: Mode of Production/ MoP (tata  cara produksi); the force of production (kekuatan produksi), hal ini dapat menentukan struktur kelas); dan Relation of production (hubungan produksi). Hubungan produksi oleh Marx disebut struktur kelas. MoP ini oleh Marx dianggap sebagai substruktur yang mendasari dan menentukan kehidupan sosial. Jadi, materi sebagai infra struktur, sedangkan semua aspek selain materi sebagai supra struktur (Salim, 2002).
  8. Kepentingan ekonomi menjadi sebab dasar terjadinya konflik (Kapitalis mengeksploitasi kaum proletar). Konflik mengarah ke pola perubahan revolusi.

Jadi, dalam pandangan Marx tentang konflik sosial dalam masyarakat kapitalis adalah digambarkan dalam perkembangan sebagai berikut:

  1. Pentingnya hak milik (kelas sosial ditentukan oleh hak milik alat-alat produksi, dan hak milik ini dikuasai kaum borjuis).
  2. Determinisme ekonomi (kepentingan materi/ ekonomi sebagai dasar dari segala aspek hidup (politik, ideologi, sosial). Politik, ideologi ditentukan oleh kelas borjuis, karena menguasai ekomoni.
  3. Polarisasi kelas (terjadi kelas radikal yang terpecah dalam masyarakat antara kelas borjuis dan proletar secara terus menerus), sebagai reaksi determinisme ekonomi.
  4. Teori nilai surplus (para kapitalis terus mengeksploitasi kaum buruh, sehingga profit/ keuntungan menumpuk pada kaum borjuis), sehingga terjadi kelas kaya dan kelas miskin semakin besar.
  5. Alienasi (keteransingan, yaitu kaum buruh terasing terhadap kerja, terasing terhadap modal, terasing dari jiwa aman dalam bekerja, karena kaum buruh terus dieksploitasi oleh majikan/kaum borjuis).
  6. Solidaritas dan antagonisme kelas (dengan tumbuhnya kesadaran kelas, maka terjadi kristalisasi hubungan internal masing-masing kelas (terutama dalam kelas buruh) dan cenderung homogen secara internal, sehingga perjuangan kelas semakin hebat).
  7. Revolusi (gerakan perubahan yang mendasar, yaitu gerakan kaum proletar meruntuhkan peran dan dominasi kaum borjuis, yang dilakukan), sehingga kaum proletariat mampu menguasai negara (muncul diktator proletariat).
  8. Terciptanya masyarakat tanpa kelas (komunis). Setelah revolusi berhasil, maka hak milik pribadi lenyap, timbul masyarakat tanpa kelas. Sosialisme komunis inilah oleh Marx dinilai sebagai masyarakat ideal.

Menurut Turner (1982), Teori Konflik pada dasarnya berakar dari  pemikiran Karl Marx dan Max Weber. Ada enam proposisi yang dikemukakan Marx, dan tiga proposisi yang dikemukakan Weber. Menurut Marx, adalah:

  1. Semakin distribusi pendapatan tidak merata, semakin besar konflik kepentingan antara kelompok atas dan kelompok bawah.
  2. Semakin sadar kelompok bawah akan kepentingan mereka bersama semakin keras mereka mempertanyakan keabsahan sistem pembagian pendapatan yang ada.
  3. Semakin besar kesadaran akan interest keleompok mereka dan semakin keras pertanyaan mereka terhadap keabsahan sistem pembagian pendapatan, semakin besar kecenderungan mereka untuk kerjasama memunculkan konflik menghadapi kelompok yang menguasai sistem yang ada.
  4. Semakin kuat kesatuan ideologi anggota kelompok bawah dan semakin kuat struktur kepemimpinan politik mereka, semakin besar kecenderungan terjadinya polarisasi sistem yang ada.
  5. Semakin meluas polarisasi, semakin keras konflik yang terjadi.
  6. Semakin keras konflik yang ada, semakin besar perubahan struktural yang terjadi pada sistem dan semakin luas proses pemerataan sumber-sumber ekonomis.

Sedangkan proposisi yang diajukan Weber berkaitan dengan konflik sosial adalah:

  1. Semakin besar derajat merosotnya legitimasi politik penguasa, semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah
  2. Semakin karismatik pimpinan kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.
  3. Semakin besar sistem perundang-undangan dan administrasi pemerintahan mendorong dan menciptakan kondisi terjadinya hubungan antara kelompok sosial, kesenjangan hirarki sosial, rendahnya mobilisasi vertikal, semakin cepat proses kemerosotan legitimasi politik penguasa dan semakin besar kecenderungan terjadinya konflik antara kelas atas dan kelas bawah.

 

 

 

  1. 2.    Teori Konflik Versi Dahrendorf.

Dahrendorf dianggap tokoh teori konflik yang lebih baik analisisnya apabila dibandingkan dengan Marx. Berikut ini beberapa pokok pikiran atau toeri konflik Dahrendorf, dalam memahami fenomena sosial budaya, antara lain:

  1. Setiap masyarakat, setiap saat tunduk pada proses perubahan. Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.
  2. Apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
  3. Bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus oleh karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: Teori konflik dan teori konsensus. (Dahrendorf dikenal sebagai tokoh yang berpaham seperti ini).
  4. Bahwa masyarakat tidak ada, tanpa konsensus dan konflik, keduanya menjadi persyaratan satu sama lain. Kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya, sebaliknya konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi.
  5. Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis untuk mengembangkan satu teori tunggal untuk dua persoalan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari teori tunggal Dahrendorf membangun teori ‘konflik masyarakat’.
  6. Tesis sentral Dahrendorf adalah ‘bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis’. Dahrendorf sedikit banyak masih dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural (Abraham, 1982; Craib, 1984).
  7. Otoritas, Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Tesis dia, ‘bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas yang beragam’. Otoritas tidak terletak di dalam individu, tetapi juga di dalam posisi.
  8. Tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat (pada struktur berskala luas atau makro, seperti peran otoritas), jadi, bukan mengkaji peran individu atau mikro. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf.
  9. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Individu yang punya posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Otoritas individu ini tunduk pada kontrol yang ditentukan masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.
  10. Bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut ‘asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif’. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Masyarakat terdiri dari beragam posisi (Individu dapat menempati posisi otoritas (superordinasi) disatu unit, dan menempati posisi yang subornat di unit lain).
  11. Konsep kunci lain teori konflik Dahrendorf adalah ‘kepentingan’. Otoritas disetiap asosiasi bersifat dikotomi (ada dua kelompok kepentingan, yaitu pemegang posisi otoritas/ superordinat dan kelompok subordinat yang saling berbeda kepentingan). Ada kepentingan tersembunyi (tidak disadari) dan kepentingan nyata (sudah disadari).
  12. Individu pada posisi dominan berupaya mempertahankan ‘status quo’, sedangkan posisi subornidat terus mendesak untuk terjadi perubahan. Individu ‘menyesuaikan diri’ dengan perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinat dan subordinat. Harapan peran yang tak disadari ini disebut ‘kepentingan tersembunyi’. Dahrendorf melihat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata itu sebagai tugas utama teori konflik.
  13. Kelompok, Konflik dan Perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe kelompok, yaitu: (1) Kelompok semu (quasi group) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok semu ini adalah calon anggota kelompok kedua, (2) Kelompok kepentingan (interst group), kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan, program dan anggota yang jelas), (3) Kelompok konflik, yaitu berbagai jenis kelompok yang secara riril (aktual) terlibat konflik kepentingan.
  14. Jadi, menurut Dahrendorf, bahwa, ‘konsep kepentingan tersembunyi; kepentingan nyata; kelompok semu; kelompok kepentingan;  dan kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial’. Di bawah kondisi yang ideal tidak ada lagi variabel lain yang diperlukan, tetapi karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. (inilah yang membedakan dengan teori konfliknya Marx).
  15. Kondisi teknis seperti kualitas personil dalam kelompok; situasi politik; dan kondisi sosial (hubungan komunikasi) ikut mewarnai kuat atau tidaknya terjadi konflik. Oleh karena itu cara merekrut anggota dalam kelompok semu secara acak (kebetulan) dapat meredam konflik. Jadi, beda dengan Marx, Dahrendorf yakin bahwa ‘lumpen proletariat’ tidak akan membentuk konflik bila proses rekrutmennya acak, tapi bila rekrutmennya secara struktural akan memudahkan konflik.
  16. Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah, ‘hubungan konflik dengan perubahan’. Disini Dahrendorf mengakui pikiran Coser, tentang ‘fungsi konflik dalam mempertahankan status quo’. Tetapi Dahrendorf mengakui bahwa konflik merupakan realitas sosial, dan berfungsi menyebabkan perubahan dan perkembangan (konflik yang hebat akan membawa perubahan dalam struktur sosial) (Johnson, 1981; Craib, 1984; Ritzer dan Goodman, 2004).

3. Kritik terhadap teori konflik Marx dan Dahrendorf.

Menurut para ahli, ada beberapa titik kelemahan pandangan Marl Marx dalam memahami fenomena sosial, yaitu:

  1. Marx terlalu menekankan ‘determinisme ekonomi’ (material) dalam teorinya, padahal faktor ekonomi tidak selalu menjadi ‘kunci utama’ memahami fenomena sosial-budaya dan politik di masyarakat.
  2. Marx terlalu menekankan bahwa perubahan sosial itu muncul sebagai ‘akibat perjuangan kelas’, padahal banyak perubahan sosial tidak hanya karena perjuangan kelas saja, masih ada kepentingan atau aspek lain, misalnya faktor keyanikan, ideologi, budaya, psikhis, dsb.
  3. Marx tidak memperhitungkan terjadinya ‘kelas baru’ dalam proses modernisasi (kapitalis modern), yaitu kelas menengah (para profesional, teknisi, dsb) yang mampu menjembatani dua kepentingan yang berbeda yaitu, antara kelas borjuis dan proletar. Kelas baru ini muncul bukan semata-mata faktor material, tetapi karena ‘keahlian atau profesionalnya’
  4. Kesadaran kelas (class conciousness) yang oleh Marx dianggap dapat muncul diantara kaum proletar karena tertindas, dalam realitasnya banyak ‘kesadaran kelas’ tidak muncul secara murni hanya dari kaum proletar, yang terjadi adalah kesadaran palsu (false consicousness).
  5. Marx kurang memperhatikan ‘peranan agama’ atau  tokoh agama sebagai penggerak atau motivator dalam proses perubahan dalam masyarakat. Dalam realitasnya sangat banyak bukti bahwa peran tokoh agama menjadi aktor penggerak perubahan sosial budaya
  6. Perubahan sosial dan pergolakan sosial, dalam realitas yang terjadi sekarang tidak hanya disebabkan oleh konflik revolusiner dari konflik antar kelas. Disamping itu apa yang diramalkan Marx, bahwa ‘kapitalisme dunia akan runtuh dan digantikan sosialisme komunis’ sampai sekarang belum terbukti. Hal ini membuktikan bahwa pandangan Marx bersifat ‘ahistoris’.
  7. Hampir tidak mungkin dalam suatu masyarakat, hanya ada konflik, dan konflik sebagai sumber perubahan, tanpa ada struktur wewenang atau mekanisme pengatur (penguasa), yang mengatur kehidupan masyarakat yang ‘cenderung integratif dan konflik’, karena sifat dasar masyarakat adalah, ‘adanya integrasi dan konflik’. Jadi, pandangan Marx bertentangan dengan realitas karakter dasar sosial budaya di masyarakat yang selalu ada integrasi dan konflik.
  8. Marx mencampuradukkan konsep sosiologis yang bersifat empiris (dapat diuji kebenarannya) dengan konsep yang bersifat filosofis. Konsep hak milik yang dikemukakan Marx terlalu menekankan pada ‘hak milik dalam arti sempit’ (hak milik secara hukum atau pemodal pribadi), padahal dalam masyarakat modern konsep ‘hak milik suatu industri bisa luas atau kompleks’, yaitu manajer, masyarakat, buruh (saham masyarakat).
  9. Marx tidak melihat bahwa dalam kelas juga terjadi perkembangan adanya spesialisasi kelas (dekomposisi kelas), yaitu dalam kelas proletar ada dua kelas: kelas proletar murni (kelas buruh) dan kelas lumpen proletar (kelas buruh tapi ahli/ profesional dengan gaji tinggi). Marx sangat keliru dalam memandang bahwa perkembangan kekuatan produksi akan mengarah pada homogenitas internal kaum proletariat, dalam kenyataannya tidak pernah ada homogentitas internal proletariat, yang terjadi adalah heterogenitas internal proletariat, karena adanya un-skill labour, semi skill labour dan skill labour (Johnson, 1981; Craib, 1984; Ritzer dan Goodman, 2004).

Sedangkan beberapa teoritisi ilmu sosial antara lain: Weingart (1969), Hazelring ( 1972), dan Turner (1973), mengkritik pemikiran kritis Dahrendorf sebagai berikut:

  1. Model Dahrendorf tak secara jelas mencerminkan pemikiran Marxian seperti yang ia nyatakan. Jadi, teori konfliknya merupakan terjemahan yang tidak memadai dari teori Marxian.
  2. Teori konflik Dahrendorf lebih menyerupai dengan fungsionalisme struktural daripada dengan teori Marxian. Dahrendorf dalam teorinya menekankan: ‘Asosiasi yang dikoordinir secara paksa; Posisi dan peran secara langsung mengkaitkan dengan fungsionalisme struktural’.
  3. Teori konflik hampir seluruhnya bersifat ‘makroskopik’ (sama dengan fungsionalisme struktural) dan akibatnya sedikit sekali yang ditawarkan kepada kita untuk memahami pikiran, pandangan dan tindakan individu (mikroskopik).
  4. Teori konflik Dahrendorf tidak memadai karena masing-masing hanya berguna untuk menerangkan sebagian saja (sisi fenomena konflik) dari kehidupan sosial (Johnson, 1981; Craib, 1984; Ritzer dan Goodman, 2004).

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Tentang Perbedaan teori konflik Marxis dan Non Marxis (Dahrendorf):

 

No

Teori Konflik Marx

 

Teori Konflik Dahrendorf

01

Perubahan terjadi secara revolusi. Dan masyarakat terus dalam situasi konflik

Perubahan belum tentu terjadi karena revolusi, tetapi secara gradual, karena ada beberapa hal yang mengalami disfungsi

02

Sumber konflik adalah kepemilikan sarana produksi. Atau faktor ekonomi (materi) sebagai infra strukturnya

Sumber konflik adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Jadi bukan hanya materi (ekonomi)

03.

 

 

 

04.

Kelompok Lumpen Proletariat akan menjadi penggerak terjadinya konflik dalam kelompok

 

Konflik akan berakhir kalau terjadi masyarakat tanpa kelas (sosialis komunis)

 

Kelompok Lumpen Proletariat tidak akan menjadi penggerak konflik bila proses rekrutmennya acak.

 

Konflik berjalan terus menerus sepanjang ada masyarakat.

       

 

Para Sosiolog membedakan dua kategori besar dalam teori konflik, yaitu:

  1. Konflik Endogenous (konflik dari dalam) masyarakat, yang sebab terjadinya secara analitis dibedakan menjadi: (1) keinginan  berubah secara inheren dari masyarakat; (2) distribusi kebutuhan atau kepentingan yang beragam terhadap sesuatu yang dihargai dalam masyarakat; (3) konflik nilai didalam masyarakat yang merupakan akumulasi dari inovasi, revolusi teknologi, krisis lingkungan dan orientasi nilai baru; (4) konflik kewenangan (otoritas) didalam kelompok; (5) konflik individual dan konflik didalam masyarakat.
  2. Konflik Eksogenous (konflik dari luar) masyarakat, yang sebab terjadinya secara analitis adalah: (1) adanya peperangan antar masyarakat; (2) terjadinya invasi kultural, atau penjajahan politik dari luar; dan (3) konflik ideologi, seperti kapitalisme, komunisme, demokrasi, fundamentalisme antar masyarakat atau banga.
  1. Uraian tentang teori konflik Marx dan Dahrendorf tersebut di atas dapat disimpulkan dengan beberapa asumsi dasar perspektif konflik tentang ‘perubahan sosialbudaya’ sebagai berikut: (a) setiap masyarakat senantiasa dalam proses perubahan, perubahan dianggap inheren dalam masyarakat (Spencer, M. 1982; Horton and Hunt, 1984); (b) setiap elemen masyarakat memberikan andil untuk terjadinya konflik dan perubahan sosial-budaya. Masyarakat bukanlah sebuah sistem yang berada dalam situasi equilibrium, melainkan terbentuk karena adanya paksaan dan tujuan tertentu (Zeitling, 1973; Turner, B., 2000); (c) konflik endogenous berasal dari kegagalan integrasi dan struktural yang sama. Konflik terjadi karena distribusi penghargaan tidak sama dan paksaan dari pihak superordinat dan kurangnya nilai konsensus dalam kelompok; (d) sumber konflik adalah karena adanya ‘kepentingan ekonomi’ (menurut Marx) dan ‘beragam kepentingan’, misalnya: kepentingan  ekonomi,  kekuasaan, dan aspek sosial (menurut Dahrendorf); (e) masyarakat selalu berubah setiap saat dan perubahan sosial itu terjadi di mana-mana; (f) konflik meskipun inheren dalam struktur sosial, tidak selamanya merusak dan bersifat nyata (manifest), namun juga bersifat tersembunyi (latent). Konflik bisa ditekan dan dikontrol, tetapi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dalam proses kehidupan masyarakat (Blowers, 1976; Turner, J., 1982).

4.   Pandangan Teori Neo Marxian

 Sebelum menjelaskan tentang beberapa konsep tentang Teori Neo-Marxian, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Teori Neo Marxian adalah: (a) teori-teori konflik yang dikemukakan para ilmuwan sosial setelah munculnya teori konflik Marx, dan teori tersebut masih berorientasi pada teori konflik Marx serta sifatnya lebih menyempurnakan asumsi-asumsi Marx tentang konflik dalam hubungannya dengan perubahan sosial; (b) apabila perspektif konflik Marx lebih mendasarkan pada aspek ekonomi sebagai ‘pen-determinasi’ (infra-struktur) semua aspek kehidupan sosial (Bottomre and Rubel, 1956; Mutahhari, 1986), maka teori neo Marxis beranggapan bahwa faktor kunci konflik bukan semata-mata karena kepentingan ekonomi, tetapi ‘multifaktor (Ritzer,  2001; Kinloch, 2005). Variasi teori Neo Marxian ini sangat beragam, antara lain: (a) Determinisme Ekonomi; (b) Marxisme Hegelian; (c) Teori Kritis; (d) Sosiologi Ekonomi Neo-Marxian; (e) Marxisme Berorientasi Historis; (f) Analisis Sosial Neo-Marxian; dan (g) Teori Post-Marxis (Johnson, D.P., 1981)

Pengaruh teori konflik dalam studi  sosiologi berada dalam rentang waktu yang sangat panjang (1818 sampai awal tahun 1960-an). Para tokoh teori konflik antara lain: (a) Karl Marx dan Robert Park, yang dikenal dengan pendekatan ‘Sistemik Konvensional’ (Revolusionis); (b) Vilfredo Pareto dan Torstein Veblen, yang dikenal dengan ‘Tipe Naturalistik Konvensional Teori Konflik’ (Revolusionis); (c) Ralf Dahrendorf dan Wright Mills, yang dikenal penganut pendekatan atau aliran ‘Sistemik Modern’ (Revolusionis); dan (d) Lewis Coser dan David Reisman, yang dikenal penganut model ‘Naturalistik Modern’ (fungsionalisevolusionis) (Kinloch,  2005). 

Banyak teoritisi konflik yang masuk dalam kelompok Neo-Marxian, antara lain: (a) George Lukacs, sumbangan besar Lukacs terhadap teori Marxian  adalah berupa gagasan tentang ‘Reifikasi dan Kesadaran Kelas’; (b) Antonio Gramsci, dia tetap mengakui faktor ekonomi sebagai penyebab konflik dan revolusi, tetapi ada juga faktor lain yaitu massa perlu mengembangkan ‘ideologi revolusioner’, dan dalam membangkitkan ideologi revolusioner, massa harus ada ‘tokoh intelektual’. Baik Lukacs maupun Gramsci sama-sama memusatkan perhatian pada aspek ‘Gagasan Kolektif’ daripada aspek ‘Struktur Ekonomi’ seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx; (c) Henri Lefebvre, dia mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari ‘cara-cara produksi ke produksi ruang’ (dari produksi ke reproduksi). Ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk mereproduksi sistem kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi. Menurut H. Lefebvre, setiap aksi revolusioner harus berhubungan dengan ‘restrukturisasi ruang’ (Ritzer dan Goodman, 2004); (d) Lewis Coser, menurut Coser bahwa: Konflik meningkatkan penyesuaian sosial; Konflik bermula dari tuntutan rasio penghargaan; Struktur sosial bisa berbentuk tertutup dan terbuka; Tipe-tipe masalah menyangkut pengaruh konflik dan konflik akan menjadi fungsional bagi sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969); dan (e) David Reisman, dia menjelaskan relevansi ‘perubahan demografi’ sebagai fundasi konflik sosial. Baik  L. Coser maupun D. Reisman adalah termasuk tokoh teori Neo-Marxis atau Teori Konflik Modern yang bersifat naturalistik, makroskopik, organik, evolusioner dan struktural (Kinloch,  2005)

Dalam posisi kajian ini, teori Neo Marxian yang diuraikan secara singkat  adalah teori konflik Lewis Coser  yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai ‘teori konflik modern yang bersifat ‘Naturalistik dan evolusioner’. Hal ini bukan berarti hanya teori Neo Marxian L. Coser saja yang cocok untuk dijadikan orientasi teori dalam suatu kajian fenomena sosial-budaya. Berikut beberapa substansi pokok pikiran atau asumsi teori konflik L. Coser, antara lain:

  1. Konflik akan cenderung meningkatkan daripada menurunkan penyesuaian sosial adaptasi dan memelihara batas kelompok. Konflik bersifat fungsional dan tidak fungsional. Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjanya.
  2. Kehidupan sosial memang memerlukan keserasian fungsi (Teori fungsional), tetapi untuk melakukan proses perubahan dan dinamika hidup, maka kehidupan kelompok memerlukan adanya konflik antar unsur (sub sistem) (teori konflik). Jadi, Konflik dan konsensus (fungsional), perpecahan dan integrasi adalah proses fundamental (sesuatu yang mesti ada) dalam masyarakat, meski porsinya beragam antar kelompok. Atau konflik dan integrasi merupakan bagian integral dalam sistem sosial (Cambell, 1994).
  3. Struktur sosial berbeda-beda bentuknya. Ada yang berbentuk mobilitas sosial, eksistensi institusi katup keselamatan (savety-valve institutions), konflik institusional, dan toleransi, yang pada tingkatan tertentu memiliki hubungan erat, tingkat berpartisipasi kelompok, dan panjangnya konflik. Jadi, semakin erat sistem stratifikasi, semakin sedikit pulalah institusi katup keselamatan; Semakin rendah institusionalisasi toleran konflik institusional, semakin lebih dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok dan apabila perjuangan dalam kelompok lebih lama, lebih intens akan berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat.
  4. Konflik yang realistis dalam sebuah struktur sosial yang terbuka memberikan kontribusi penyesuaian struktur yang lebih hebat, fleksibelitas dan integritas sosial. Sebaliknya konflik yang tidak realistis dalam lingkungan yang fleksibel dan tertutup akan menimbulkan kekerasan dan disintegrasi.
  5. Pada dasarnya perspektif  fungsional struktural dan perspektif konflik adalah ‘saling kait mengkait’ dalam memahami masyarakat secara holistik tentang proses-proses sosial. Baik teori fungsional maupun teori konflik, adalah sama-sama teori parsial  dalam melakukan analisis fenomena sosial.
  6. Kehidupan sosial memang memerlukan keserasian fungsi (Teori fungsional), tetapi untuk melakukan proses perubahan dan dinamika hidup, maka kehidupan sosial memerlukan adanya konflik antar unsur sosial atau sub sistem (teori konflik). Jadi, Konflik dan konsensus (fungsional), perpecahan dan integrasi adalah proses fundamental (sesuatu yang mesti ada) dalam masyarakat, meski porsinya beragam antar kelompok. Atau konflik dan integrasi merupakan bagian integral dalam sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969; Cambell, 1981).
  7. Fungsi konflik adalah: (a) konflik antar kelompok dalam memperkokoh solidaritas ingroup, atau bisa juga menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain; (b) konflik dapat mengaktifkan peran individu, yang semula terisolasi menjadi tidak terisolasi, semula pasif menjadi aktif; (c) konflik juga membantu fungsi komunikasi (artinya fungsi, peran dan batas-batas musuh dengan konflik semakin jelas). Di atas merupakan fungsi konflik yang lebih positif, tetapi konflik juga mempunyai ‘disfungsi’ (Ritzer dan Goodman, 2004).
  8. Ada beberapa konsep penting dari pandangan L. Coser dalam menganalisis tentang konflik dan perubahan sosial-budaya di masyarakat, antara lain: (a) terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial masyarakat dengan konflik dan kekuasaan; (b) bahwa bentuk perubahan sosial lebih bersifat evolusi daripada revolusi; (c) bahwa  konflik yang mempunyai suatu fungsi tentang kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya (makna fungsional konflik); dan (d) kerangka konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata  berbasis ekonomi (seperti pandangan Karl Marx), tetapi juga berbasis non ekonomi (Kinloch, 2005).

 

5. Pandangan Teori Konflik Integratif Collins

Tokoh utama dalam upaya membangun ‘teori konflik yang lebih sintesis dan integratif’, adalah Randall Collins (Karyanya Conflict Sociology, 1975). Beberapa pokok pikiran Collins tentang teori ‘konflik integratif adalah:

  1. Teori konflik integratif Collins lebih berorientasi ‘mikro’, sedangkan konflik Marx dan Dahrendorf lebih bersifat ‘makro’. Jadi, ‘Kontribusi utama untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro, dan dia mengatakan, bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan atas interaksi kehidupan sehari-hari’.
  2. Perhatian terhadap konflik tidak akan bersifat ideologis (politis). Bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial. Konflik Marx dan Dahrendorf memulai dan tetap menganalisis level kemasyarakatan (makro), sedangkan Collins lebih mendekati konflik dari sidut pandang individu (mikro), karena akar teori Collins adalah ‘fenomenologi dan etnometodologi’.
  3. Marx dan Dahrendorf memandang, bahwa struktur sosial berada di luar (eksternal), dan memaksa pihak aktor (individu), sedangkan Collins cenderung melihat struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari aktor yang membangunnya (internal). Struktur sosial oleh Collins lebih sebagai ‘pola interaksi’, ketimbang sebagai ‘kesatuan eksternal dan imperatif’ (seperti pandangan Marx dan Dahrendorf).
  4. Menurut Collins teori konfliknya sedikit sekali dipengaruhi oleh Marxian, dan justru lebih banyak dipengaruhi Weber, Durkheim dan terutama fenomenologi dan etnometodologi.
  5. Tentang Stratifikasi sosial. Collins lebih memusatkan pada stratifikasi sosial, karena stratifikasi sosial adalah institusi yang menyentuh banyak ciri kehidupan (ekonomi, politik, keluarga, gaya hidup dsb). Jadi, Collins analisisnya lebih tertuju pada mikrososiologi stratifikasi.
  6. Collins mengkritik teori fungsionalisme dan Marxian, sebagai: (1) teori yang gagal menjelaskan stratifikasi sosial; (2) penjelasannya bersifat monokasual untuk kehidupan yang multikasual. Meskipun demikian pemikiran Collins tetap ada pengaruh pandangan dari Marxian dan Weber.
  7. Teori Stratifikasi Konflik Collins. Meski Collins pola pikirnya banyak dilatarbelakangi oleh Marxian dan Weber, tetapi teorinya tentang stratifikasi konflik lebih menyerupai teori fenomenologi dan etometodologi. Asumsi Collins adalah (1) setiap orang mempunyai sifat sosial (sociable), tetapi juga mudah berkonflik dalam hubungan sosial; (2) setiap orang dalam hidup mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga benturan kepentingan akan sering terjadi.
  8. Pendekatan konflik Collins terhadap stratifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga prinsip, yaitu: (1) bahwa manusia hidup dalam dunia subyektif yang dibangun sendiri; (2) orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subyektif sesorang individu; dan (3) orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka. Ketiga sebab inilah yang memunculkan konflik antar individu.
  9. Berdasarkan tiga pendekatan tersebut Collins mengembangkan lima prinsip analisis konflik yang diterapkan pada stratifikasi sosial (Collins, yakin lima prinsip itu bisa juga diterapkan disetiap bidang kehidupan sosial budaya), yaitu: (1) bahwa teori konflik harus memusatkan perhatian pada kehidupan nyata ketimbang pada formulasi abstrak (hal ini menunjukkan Collins lebih menyukai gaya analisis material Marxian daripada gaya abstraksi fungsionalisme); (2) bahwa teori konflik stratifikasi harus meneliti dengan seksama susunan material yang mempengaruhi interaksi (misalnya, lingkungan fisik, mode komunikasi, senjata, peralatan), namun Collins tetap memandang sumber daya masing-masing aktor beragam; (3) bahwa dalam situasi ketimpangan, kelompok yang mengendalikan sumber daya kemungkinan akan mengeksploitasi kelompok sumber daya yang terbatas; (4) teoritisi konflik harus melihat fenomena kultural seperti keyakinan dan gagasan dari sudut pandang kepentingan, sumber daya dan kekuasaan; (5) sosiolog tidak boleh berteori saja tentang stratifikasi, tetapi juga harus menelitinya secara empiris, dan bila memungkinkan secara komparatif. Hipotesis harus dirumuskan dan diuji secara empiris.
  10. Dari kelima prinsip analisis konflik tersebut, Collins mengemukakan tiga proposisi tentang hubungan antara konflik dan berbagai aspek khusus kehidupan sosial, yaitu: (1) pengalaman memberikan dan menerima perintah, adalah faktor yang menentukan pandangan dan tindakan individu; (2) makin sering orang memberikan perintah, dia akan makin bangga, makin percaya diri, makin formal dan makin mengidentifikasikan diri dengan tujuan oragnisasi serta dengan mengatasnamakan organisasi dia menjustifikasi perintahnya; dan (3) makin sering orang menerima perintah, makin ia patuh , makin fatalistis, makin terasing dari tujuan organisasi, makin menyesuaikan diri secara eksternal, makin mencurigai orang lain, makin memikirkan imbalan ekstrinsik dan amoral (Ritzer dan Goodman, 2004).
  11. Collins juga memandang: (1) organisasi adalah arena untuk bersaing; (2) penggunaan paksaan menimbulkan upaya yang kuat untuk menghindari menjadi pihak yang yang dipaksa; (3) Bahwa penawaran pemberian imbalan secara material adalah strategi yang lebih baik.
  12. 6.      Perbedaan Teori Fungsionalisme Struktural dan teori Konflik.

Tabel 2.2. Tentang perbedaan teori Fungsionalisme struktural dan teori Konflik:

 

No

Konsep fenomena sosial

Perspektif

Fungsional Struktural

Perspektif

Konflik

01

Kehidupan sosial (masyarakat)

Masyarakat cenderung untuk mempertahankan sistem kerja menuju kearah keseimbangan (equilibrium), dan relatif terintegrasi, keserasian fungsi sosial

Masyarakat cenderung untuk berada dalam konflik terus menerus antar individu/ kelompok dan terus dalam ketegangan.

 

02

Stratifikasi sosial

Lapisan sosial diperlukan semua orang, untuk menentukan status dan peran, hak dan kewajiban masing-masing individu dalam masyarakat.

Lapisan sosial dapat digunakan sebagai media selektif atas keahlian individu, media  kompetisi menuju status lebih tinggi

Setiap lapisan membangun pola gaya hidup dan perasaan yang berbeda.

Lapisan sosial tidak diperlukan oleh semua orang, karena menimbulkan diskriminasi hidup

Lapisan sosial dapat menghambat keahlian, bakat lapisan yang bawah

Sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi dan kekuasaan akan berkembang untuk mengeksploitasi lapisan bawah

03

Diferensiasi sosial

Kondisi objektif kehidupan yang menampilkan serba keberagaman, untuk menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan norma yang disepakati

Tidak dapat dihindarkan, terutama pada masyarakat yang kompleks, disebabkan beragam keahlian, profesi individu dalam masyarakat

Kondisi subjektif kehidupan, yang menunjukkan adanya lapisan elite untuk memaksakan dan melanggengkan kekuasaan/ kepentingannya pada yang lemah

Tidak perlu dan tidak adil. Terutama disebabkan perbedaan  dalam kekuasaan. Jadi,perlu ditempuh jalan penyusunan masyarakat sosialistis

04

Perubahan sosial

Timbul dari perubahan kebutuhan fungsional masyarakat yang terus menerus. Bentuk perubahan bersifat evolusi, dan selalu mengarah ke seimbangan sistem

Dipaksanakan oleh suatu kelas ke kelas lainnya untuk ke pentingan kelas elite. Atau kelas proletar melakukan gerakan revolusi untuk merubahan dominasi kelas borjuis

05

Tertib Sosial (social control)

Hasil usaha tidak sadar dari anggota masyarakat untuk mengorganisir kegiatan mereka secara produktif

Kehidupan sosial tergantung kepada solidaritas bersama

Dihasilkan dan di pertahankan oleh pemaksa yang ter organisir oleh kelas yang dominan.

Kehidupan sosial selalu menghasilkan suatu oposisi, karena ke hidupan sosial melahir kan konflik struktural

06

Nilai-nilai dalam kehidupan sosial

Konsensus atas nilai-nilai, sebagai pemersatu anggota masyarakat (norma- nilai dasar hidup)

Kehidupan sosial melibatkan komitmen/ konsensus bersama untuk hidup berkelompok

Kepentingan yang bertentangan akan memecahbelah masyarakat. Konsensus nilai, hanyalan & alat kaum penindas (elite).

Kehidupan sosial penuh  dorongan kepentingan (dasar hidup) untuk menguasai

07

Lembaga2 sosial

Berfungsi menanamkan nilai-nilai umum (disepakati bersama) demi keserasian fungsi (integrasi).

 

Berfungsi menanamkan nilai dan kesetiaan yang melindungi kepentingan kaum elite yang punya hak istimewa

08

Hukum dan pemerintahan

Menjalankan peraturan yang mencerminkan kesepakatan (konsensus) nilai-nilai masyarakat

Menjalankan peraturan yang dipaksakan oleh kelas dominan untuk melindungi hak istimewanya

 

09

Sistem sosial

Sistem-sistem sosial diintegrasikan dalam kehidupan kelompok. Dan sistem sosial cenderung untuk bertahan lama

Sistem sosial tidak terintegrasi dan ditimpa oleh kontradiksi-kontradiksi. Dan sistem sosial cenderung untuk berubah

 

 

  ( Horton & Hunt, 1996;  Craib, 1992).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s